Blitar,mitratoday.com – Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar dan Eksekutif belum juga melakukan Pengesahan APBD – P, padahal saat ini sudah memasuki awal Bulan Oktober. Jika tidak di dok juga, tentu yang rugi masyarakat Kabupaten Blitar.
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso ketika di tanya hal ini pada Sabtu (30/09/2023) mengatakan mengenai hal itu bahwa antara eksekutif dan legislatif perlu bicara bersama-sama.
“Apa yang di utarakan Ketua DPRD fraksi PDIP bahwa APBD – P tidak pro rakyat seperti yang saya baca di media, bahwasanya kebijakan dari eksekutif dalam hal ini Bupati Blitar tidak sedikitpun menyentuh pada masyarakat, ini yang perlu di komunikasikan dan coba untuk di jelaskan,” ucap Rahmat Santoso.
Tidak pro rakyat itu kenapa?, apa yang di maksud tidak pro rakyat.” Hal itu menjadi pertanyaan Rahmat Santoso, lanjutnya bahwa hal itu cukup di komunikasikan antara fraksi yang menolak, dalam hal ini di wakili Suwito dengan Bupati Blitar dan jangan ada pihak ketiga.” Ujarnya.
Karena, kata Rahmat kalau melalui pihak lain kadang penyampaiannya A keluarnya bisa B, C dan D.
“Kalau dulu kan tidak pernah PAK, karena komunikasinya jalan searah. Misalnya menjelaskan program, ini kan harus di jelaskan di DPRD dan ke legislatif harus di jelaskan. Contoh, mau beli sesuatu! handphone misalnya, harus di jelaskan untuk apa, bukan untuk bermewah-mewah. Kemudian, jika untuk sekolah, daring, dan zoom, harus di jelaskan,” ungkap Rahmat Santoso.
Terkait ada program bantuan ke RT yang di tolak DPRD, menurutnya yang ia dengar dari media seperti itu. “Saya kira wajar DPRD menolak, masalahnya inikan tahun politik. Karena kalau di berikan ke RT-RT, inikan ada sesuatu. Mungkin mereka takut di siapkan untuk pileg dan pilkada.” Bebernya.
Lanjutnya, Kebijakan seperti itu di tahun politik wajar saja di tolak legislatif. Karena menurutnya hal itu sangat sensitif, sedangkan legislatif inginnya untuk infrastruktur jalan.
“Sedangkan kalau anggaran untuk RT-RT dianggap nya untuk pemenangan pileg atau pilkada,” terang Rahmat Santoso.
Terkait nanti PAK di dok atau tidak, dirinya akui kurang mengerti. “Kalau selama ini saya komunikasinya lancar saja dengan legislatif, eksekutif dan Bupati. Tinggal bagaimana caranya membangun komunikasi dengan baik,” pungkas Wabup Blitar Rahmat Santoso.
Pewarta : Novi
