Blitar,mitratoday.com-Kabupaten Blitar pada Jumat (24/09/2021) di ramaikan oleh demo, yang pertama pada pukul 08.00 demo Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar dan Petani didepan Kantor Pemkab, kedua Demo oleh Komunitas Blitar Wani (KBW) di pintu masuk PT Greendfeilds.
Demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar oleh GMNI dan massa petani di ikuti Ratusan peserta aksi menggoyang-goyangkan pintu gerbang Kantor Pemkab Blitar yang berada di Kanigoro.
Rino Wahino Solikhin selaku kordinator aksi mengatakan pada mitratoday.com, bahwa pihaknya sangat kecewa.
“Karena kita sudah bicara ada kesepakatan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Blitar mau menyelesaikan konflik ini. Tetapi Bupati tidak mau keluar dari gedung untuk menemui para petani. Kedua, setelah kita bicara panjang lebar dan kita sodorkan dengan nota kesepahaman bermaterai sebagai bukti kesepakatan, tetapi Perwakilan Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mau menandatangani nota kesepakatan ini,”ujar Rino.
Masih menurut Rino, Materi tuntutan para petani hari adalah untuk meminta menyelesaikan konflik agraria yang ada didaerahnya masing-masing.
“Soalnya kita tahu seperti kasus di Kruwuk ini, HGU untuk PT sudah selesai sejak tahun 2009, namun sampai sekarang masih belum terselesaikan. Ini tanah milik siapa, dan tanah untuk siapa, makanya kami dari kawan-kawan GMNI dan Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) mendampingi para petani, dan kebenaran ini juga momentum hari Tani. Bagaimana kita aksi bersama-sama,tetapi nyatanya pemerintah belum mau menandatangani kesepakatan ini,”tandas Rino.
Sebenarnya kawan-kawan bicara aksi ini bukan aksi rutinan, tetapi bagaimana konflik agraria bisa terselesaikan.”Harapannya aksi ini tahun depan kita tidak ada aksi lagi, tahun depan yang ada kebahagiaan dari para petani, tanah-tanah bisa di bagikan, bisa di selesaikan dan para petani sejahtera bersama-sama,” jelas Rino.
Dengan tidak ada kesepahaman dalam aksi tersebut, pihaknya dari GMNI dan Petani akan melakukan aksi lagi dalam waktu dekat, dengan massa yang lebih besar.
“Tetapi kita tunggu dulu konfirmasi dari pemerintah daerah, apa bersedia atau tidak terkait aksi kita hari ini,mengingat hari ini Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati tidak mau menandatangani kesepakatan,”tegas Rino yang juga sekretaris GMNI Cabang Blitar.
Sedangkan Perwakilan dari Pemkab Blitar, Adi Andaka menjelaskan bahwa ia diutus untuk menerima aspirasi mahasiswa dari GMNI.
“Hari ini kebetulan pas tanggal 24 September 2021, dimana di tandatangani UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok Agraria. Aspirasi tadi salah satunya tidak kelangkaan pupuk,jagung dan sebagainya. Pupuk dan jagung kan masalah nasional, kemudian terkait dengan perkebunan,Pemkab Blitar dalam hal ini Bupati sangat peduli dan cepat sekali. Seperti permasalahan yang sudah berhenti selama 10 tahun sudah kita tindak lanjuti,rapat Forkompinda, sosialisasi dan hari Senin InsyaAllah kalau panitia di lapangan sudah siap, pengukuran akan di lakukan. Syaratnya pengukuran adalah panitia itu sudah ada patok,yang tentunya sudah tidak ada masalah,”terang Adi Andaka yang juga Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
Terkait kekecewaan mahasiswa atas ketidak hadiran Bupati Blitar, Rini Syarifah untuk menemui massa Petani dan mahasiswa, Adi Andaka mengatakan bahwa Bupati Blitar keluar kota,”terkait nota kesepakatan, kita harus pelajari dulu dan tidak boleh sebelah pihak, harus bersama-sama,”pungkas Adi Andaka.
Adi Andaka juga menjelaskan bahwa penyelesaian Konflik Agraria akan terus di selesaikan dengan cepat oleh Pemerintah daerah Kabupaten Blitar.
