Pjs Walikota Membuka Rakor Keprotokolan Di Lingkup Pemerintah Kota Blitar
Pewarta : Novian
Blitar,Mitratoday.com-Bertempat Di Hotel Puri, Perdana Pemerintah Kota Blitar mengelar Rapat Koordinasi Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Rakor Keprotokolan di buka oleh Pjs. Walikota Blitar, Dr Ir Jumadi M.MT, Selasa (24/11/2020).
Pjs Walikota Blitar, Djumadi dalam sambutannya mengatakan bahwa regulasi dari keprotokolan tercantum pada Undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Sedangkan turunan dari regulasi tersebut berupa peraturan pemerintah (PP) nomor 39 tahun 2018.
Kepada awak media seusai upacara, PJs Walikota Blitar menyampaikan pengertian dari keprotokolan itu sendiri dalam arti luas adalah, seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan maupun di kehidupan masyarakat.
“Sehingga, hari ini mereka berkumpul untuk menyamakan persepsi bagaimana menata acara. Bagaimana rencana itu berjalan dengan baik,” terangnya.
Pjs Walikota Blitar juga berharap, dengan diadakan rakor ini dapat menambah wawasan dan pengalaman. Sehingga kinerja dari keprotokolan bisa lebih baik. Selain itu, petugas protokol harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam bertugas.
“Karena hal itu dapat mempengaruhi kinerja temen-temen perangkat daerah. Supporting dari subtansi itu sangat penting. Siapa yang dapat mensupporting itu, yaitu keprotokolan. Baik buruknya sebuah acara, tergantung kepiawian petugas protokoler,”Ujarnya.
Sedangkan Pelaksana tugas Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Blitar, Damanhuri mengatakan, walapun sudah diatur dalam perundang-undangan, akan tetapi tepat menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan dari pada tampilan performa pimpinan.
“Seperti saat berdiri, berbicara dihadapan publik, semau di atur oleh protokoler. Karena style pimpinan berbeda-beda,” ungkapnya.
Damanhuri, menambahkan dengan diadakan Rakor keprotokolan ini, petugas protokol supaya mendapat hal-hal yang baru, sehingga bisa menjadi sebuah inovasi. Bagi petugas yang baru dapat menyamakan persepsi dari gaya masing-masing pimpinan.
“Mereka harus dapat memahami outputnya terlebih dahulu. Baru setelah itu, dapat membuat acara di setiap OPD masing-masing, sesuai aturan yang berlaku dalam undang-undang, dan supaya bisa berjalan dengan baik,”(Adv-Hms).
