Plt Kepsek SMAN 1 Seisuka Sulit Ditemui, MBG Tak Kunjung Jalan
Batu Bara,mitratoday.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digaungkan pemerintah pusat untuk menekan angka stunting dan mendorong gizi seimbang bagi pelajar, hingga kini belum juga menyentuh SMAN 1 Seisuka, Kabupaten Batu Bara. Ironisnya, pelaksanaan program yang dinanti-nanti ribuan siswa itu justru berjalan di sekolah-sekolah lain, seperti di Kecamatan Airputih.
Plt. Kepala SMAN 1 Seisuka, Juliana S.Pd, hingga Jumat (18/07/2025) belum berhasil dikonfirmasi. Menurut petugas keamanan sekolah, yang bersangkutan tengah berada dalam rapat tertutup. Beberapa pihak menyayangkan sulitnya akses informasi dari pimpinan sekolah, terlebih menyangkut program nasional seperti MBG yang menyasar langsung kepentingan siswa.
Humas Sekolah: MBG Belum Jalan
Humas sekolah, Nandra S.Pd, saat ditemui di ruang Tata Usaha, mengungkapkan bahwa program MBG belum juga berjalan di SMAN 1 Seisuka.
“Sampai hari ini belum ada pelaksanaan MBG. Data siswa memang sudah disampaikan, informasinya melalui seorang oknum TNI,” ungkap Nandra.
Ia menambahkan bahwa pihak sekolah belum mendapat informasi pasti kapan program tersebut akan mulai dilaksanakan.
Padahal, SMAN 1 Seisuka tercatat memiliki 1.008 siswa di tahun ajaran 2025–2026—jumlah yang seharusnya menjadi prioritas untuk pelaksanaan program yang bertujuan mengurangi beban ekonomi keluarga serta meningkatkan kualitas gizi pelajar.
Isu Dana BOS dan SPP: Masih Tanda Tanya
Disinggung soal pengelolaan Dana BOS dan kutipan SPP, Nandra menyebut dana BOS dikelola oleh kepala sekolah bersama bendahara dan ketua komite sekolah, Ginda, yang juga wali murid. Namun, ia memastikan tidak ada kutipan SPP untuk tahun ajaran ini karena belum adanya musyawarah antara komite dan wali murid.
Namun, publik tentu masih mengingat bahwa semasa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya, MK, siswa dibebankan iuran SPP sebesar Rp 60.000 per bulan.
“Kebijakan itu dulu diberlakukan dengan pengecualian. Siswa dari keluarga miskin dibebaskan, dan ada juga yang hanya dibebankan 50% dari total iuran,” jelas Nandra.
Transparansi Dipertanyakan
Minimnya informasi dari pihak sekolah, terutama mengenai program MBG dan alokasi dana BOS, menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi dan akuntabilitas. Ditambah lagi, sikap tertutup Plt Kepala Sekolah yang sulit dihubungi justru memperbesar kecurigaan publik terhadap kinerja manajemen sekolah.
Pihak orang tua dan masyarakat kini menanti sikap tegas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong pelaksanaan MBG dan memastikan tata kelola keuangan sekolah berjalan transparan dan sesuai aturan.
Pewarta : Salam Pranata
