Bengkulu, mitratoday.com – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna ke-III masa sidang ke-III tahun sidang 2018, dengan Agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2018.
Rapat Paripurna dihadiri oleh Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang di wakili oleh Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, Waka I DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon yang juga Pimpinan Rapat, Unsur FKPD dan OPD di Ruang Lingkup DPRD Pemerintahan Provinsi Bengkulu serta Anggota-anggota DPRD Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (12/09/18).
Pada penyampaian umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu, melalui masing-masing juru bicara dari Fraksi-fraksi menyampaikan pandangan terhadap RP-APDB tahun 2018 sebagai berikut :
- Fraksi PDIP menyampaikan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengawasi agar lebih baik, bagi ASN yang malas hendaknya di beri sanksi dan ASN berprestasi di berikan imbalan, Pemerintahan harus senantiasa meningkatkan pengawasan percepat pembangunan.
- Fraksi Demokrat menyampaikan alasan diajukan APBD-P harus jelas dan terperinci, setiap kegiatan harus sah dimata masyarakat Bengkulu.
- Fraksi Gerindra menyampaikan usai disahkan APBD-P Plt Gubernur harus lakukan Verivikasi BPKP, sebelum menuju wonderfull 2020 sarana harus di lengkapi, untuk kegiatan yang tidak dapat di tunda lelangnya tidak perlu menunggu RP-APBD disahkan.
- Fraksi Golongan Karya menyampaikan memacu kerja OPD agar sesuai program.
- Fraksi PAN menyampaikan mempercayai penuh Pemerintahan Provinsi Bengkulu dalam menjalankan Roda Pemerintahan, Plt Gubernur Provinsi Bengkulu harus tegas terhadap bawahannya.
- Fraksi nasdem menyampaikan Plt Gubernur diminta pengkajian pada aktifitas sesuai dengan skala Prioritas yang memang bermanfaat, Plt Gubernur harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta daya saing Daerah.
- Fraksi Kebangkitan Nurani menyampaikan RP-APBD disetujui.
- Fraksi Keadilan dan Pembangunan menyampikan RP-APBD gunakan banyak hal yang belum teralisasikan, Plt Gubernur harus memperhatikn Pembiayaan dan Serapan Anggaran. (Dian)