Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024
Blitar,mitratoday.com -DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penetapan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2024, Rabu (25/06/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, bersama unsur pimpinan DPRD Kota Blitar serta dihadiri Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, dan pejabat Forkopimda Kota Blitar.
Serta diikuti para anggota DPRD Kota Blitar dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar yang juga mengikuti rapat paripurna tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Adi Santoso menyampaikan seusai rapat paripurna bahwa, dalam rapat paripurna itu, legislatif dan eksekutif telah menetapkan persetujuan bersama atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar 2024.
Raperda yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna segera dikirim ke pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk mendapat persetujuan dari Gubernur dan disahkan menjadi Perda.
“Hasil rapat paripurna kami kirim ke provinsi untuk mendapat persetujuan Gubernur Jatim,” ungkap Adi Santoso di ruang kerjanya.
Adi Santoso juga menyampaikan bahwa, dalam rapat paripurna hari ini, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2024 kepada Pemkot Blitar. Salah satunya, DPRD Kota Blitar meminta Pemkot Blitar mengoptimalkan kinerja badan layanan umum daerah (BLUD).
“Kami berharap Pemkot Blitar menindaklanjuti sejumlah catatan dari DPRD terkait pelaksanaan APBD. Kami juga minta ke Pemkot Blitar agar pengelolaan APBD dan penerimaan pendapatan asli daerah benar-benar transparan, karena itu harapan masyarakat,” imbuh Adi.
Selain itu, Adi juga berharap DPRD dan Pemkot Blitar bisa saling bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan anggaran. Tanpa adanya sinergi dan kolaborasi yang baik, dikhawatirkan pengambilan kebijakan di tingkat kota akan mengalami kendala.
“Karena tujuan akhir dari semua ini untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Kota Blitar, tentu sinergi pengambilan keputusan itu harus menjamin kepentingan masyarakat dan berdampak positif bagi perkembangan pembangunan baik fisik dan mental di kota Blitar tercinta ini,” tandas Adi Santoso.
Sementara itu Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin mengatakan, saran dan masukan dari fraksi-fraksi sangat bagus untuk pemerintah ke depan.
Fraksi-fraksi di DPRD Kota Blitar memberikan masukan agar Pemkot Blitar mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), kemudian mengusahakan penambahan APBD dari sektor fiskal, dan memaksimalkan pelayanan sekaligus potensi BLUD.
“Pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD sesuai dengan apa yang sedang kami upayakan saat ini. Kami sedang berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi,” ungkap Wali Kota yang akrab disapa Mas Ibin ini.
Mas Ibin juga menyampaikan bahwa, keseriusan kami dalam menjalankan amanah masyarakat kota Blitar adalah menghadirkan layanan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Memang kami sedang melihat betul manajemen sampai ke dalam. Mulai tata kelola keuangannya maupun tata kelola pelayanan. Tata kelola keuangannya memang punya tanggungan ya, itu yang harus kita selesaikan dengan bertahap dan bijak.
“Ini saya mengutus inspektorat mengaudit semuanya, dan kita sudah mendatangkan auditor eksternal yang objektif dari Unibraw dan yang satunya dari inspektorat, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini,” pungkas Mas Ibin.
(Adv/Novi )
