Rapat Paripurna DPRD Riau, Menjawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
Pekanbaru,mitratoday.com-Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019, bertempat rapat di gedung DPRD Riau, Senin (04/03/19).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Riau, Septina Primawati dan didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman dan Sunaryo, serta turut menghadiri Gubernur Riau dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Rapat Paripurna kali ini dapat dilaksanakan setelah anggota dewan peserta rapat telah mencapai kuorum yakni dengan kehadiran anggota dewan sejumlah 30 orang.
Didalam sidang, Sekda Riau, Hijazi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2018 serta LKPj AMJ kepala daerah 2014-2019. Disebutkannya, pemerintah provinsi Riau sangat berterimakasih serta penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, dan juga masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.
“Hal itu merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan,” ucap Hijazi sesaat memulai menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD Riau.
Lanjut, Hijazi mulai menjawab pandangan dari fraksi Golkar. Yang mana beberapa waktu lalu fraksi Golkar sempat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin.
“Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, Alhamdulillah kita dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap. Hal ini tentu merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang,” ujar Hijazi.
Masih menjawab pandangan umum dari fraksi Golkar, Hijazi juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau sangat sependapat dengan pandangan fraksi Golkar terkait upaya meningkatkan sektor pendapatan dan perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah.
Selanjutnya, menanggapi pandangan fraksi Demokrast, Hijazi menyatakan bahwa pemerintah sepakat dalam merealisasikan potensi penerimaan daerah yang belum tergali. Perlunya dilakukan upaya-upaya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penguatan regulasi perbaikan managemen dan administrasi penerimaan daerah, maupun inovasi-inovasi yang mendorong peningkatan penerimaan daerah serta melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap objek maupun subjek penerimaan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun disisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik diluar pulau Jawa,” sebut Hijazi.
Sebelumnya, menanggapi pandangan fraksi PDIP, Sekda Riau mengatakan soal pemantapan aparatur yang menjadi visi RPJMD 2014-2019, pemerintah tetap berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional.
Menanggapi tanggapan dari fraksi PAN yang masih seputaran mengenai masih banyaknya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara optimal, Hijazi menyebutkan, Pemerintah akan berupaya menggali sumber-sumber pendapatan lain melalui regulasi, teknologi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya,” sebut Hijazi menjawab tanggapan dari fraksi PAN.
Dilanjutkannya, menjawab tanggapan dari fraksi Gerindra Sejahtera berkenaan dengan upaya yang dilakukan untuk peningkatan PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi daerah, pajak air dan pendapatan lain yang sah. Dikatakannya, pemerintah terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada.
“Kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing IPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), terangnya pula.
Terakhir, Hijazi melanjutkan dengan menjawab tanggapan dari fraksi PKB, fraksi PPP, dan fraksi NasDem-Hanura secara berurutan. Rapat Paripurna dilanjutkan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) dengan menunjuk 19 orang anggota dewan dari seluruh fraksi.(ADV/Iswadi)
