BengkuluBENGKULUHeadlineKesenian

Rapor Merah, Ketua MOI Minta Kadinkes Provinsi Bengkulu Dicopot

Bengkulu,mitratoday.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Bengkulu, K. Hadi meminta kepada Gubernur untuk mencopot jabatan Herwan Antoni sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikannya lantaran dirinya menilai Herwan Antoni mendapat rapor merah karena tidak memiliki prestasi serta program prioritas kesehatan untuk masyarakat.

Ia mempertanyakan, ada hubungan apa Gubernur dengan Herwan Antoni, sampai-sampai Gubernur mempertahankan jabatanya hampir lima tahun, padahal jelas tidak memiliki prestasi dan apalagi dalam menangani covid-19.

“Kami minta Gubernur untuk membuka mata selebar-lebarnya, apa prestasi yang dicapai Herwan Antoni kurun waktu hampir 5 tahun ini? Masih banyak birokrat hebat yang lebih dari Herwan Antoni dan yang lebih memperhatikan masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskannya, wajar saja ia menilai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ini mendapatkan rapor merah, sebab bukan hanya gagal menangani covid 19 tapi juga lamban mencapai target vaksinasi. Bahkan pula saat ini, banyak terjadi dugaan sertifikat vaksinasi yang “bocor” alias tanpa suntik.

“Bukan itu saja, Herwan Antoni juga gagal dalam mengawasi manajemen RSMY, hingga banyak terjadi kelalaian dalam penanganan Covid 19,” ucapnya.

Dirinya juga kawatir, dengan masih dipegangnya jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu oleh Herwan Antoni, virus varian baru juga akan cepat masuk bahkan lamban ditangani. Apalagi, Dinas Kesehatan merupakan Dinas yang krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat.

“Kami tidak mau, dengan varian baru ini masyarakat akan terpuruk kembali. Masyarakat saat ini sedang menuju kepulihan,” ungkap Hadi yang mengayomi puluhan media online ini.

Selain dari itu, dari data yang ia peroleh bersama tim, pada tahun 2021 Herwan Antoni diketahui melakukan pemborosan anggaran Covid 19, karena membelanjakan keperluan penanganan yang tidak sesuai dengan jumlah kasus covid.

Kurun waktu jabatanya juga, banyak pembangunan yang bermasalah. Salah satunya pembangunan Bapelkes, di mana BPK mencatat adanya kelebihan bayar dan diduga belum diselesaikan sampai saat ini.

“Kami juga menemukan, bahwasanya periode jabatanya banyak kendaraan dinas yang tidak tahu keberadaannya,” cetusnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, terkait insentif tenaga kesehatan. Herwan Antoni tak berjuang keras untuk secepat mungkin merealisasikannya cair, akhirnya terjadi keterlambatan bayar, hal ini cukup melukai hati nakes yang berjuang keras melawan Covid 19.

Hadi menyebutkan, maka berdasarkan hal ini dirinya akan menyurati Gubernur, sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah dan masyarakat.

“Kami harap Gubernur bisa merealisasikannya. Jangan sampai ada pertanyaan negatif dari masyarakat, bahkan sampai tergelitik untuk melakukan aksi sebagai upaya mendesak Gubernur agar mencopot Herwan Antoni dari jabatanya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu,” pungkasnya.(Red).

Bagikan

Rekomendasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button
error: