Batu Bara, mitratoday.com – Program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan serius di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Ribuan hektar sawah di tiga kecamatan—Airputih, Seisuka, dan Medang Deras—terancam gagal tanam pada musim tanam pertama (MT-I) tahun 2025 akibat krisis pengairan yang belum juga teratasi.
Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Tanjung Bertuah, Rusman Nainggolan, menyampaikan keresahan para petani karena hingga awal Mei ini, air irigasi belum masuk ke lahan sawah mereka. Padahal, musim tanam sudah seharusnya dimulai.
“Kami sudah berupaya maksimal dengan meminjam alat berat Excavator dari Dinas PUTR Batu Bara untuk mengangkat sendimen pasir di hulu dan hilir Bendungan Irigasi Tanjung Muda. Selama 11 hari alat berat bekerja dengan biaya swadaya petani, namun hasilnya belum memadai. Air tidak mengalir ke Sungai Tanjung maupun Sungai Pare-pare,” kata Rusman, Selasa (6/5/2025).
Menurutnya, sekitar 3.000 hektar sawah kini terdampak langsung akibat tidak memadainya pasokan air. GP3A pun telah mengirimkan surat permohonan kepada Dinas PUTR Provinsi Sumut dan BWS II agar segera dilakukan normalisasi sungai. Surat tersebut turut ditandatangani Camat Airputih Muliadi, S.E., dan Camat Seisuka Ngateman, S.H. pada 21 April 2025.
“Kami sudah didatangi pihak BWS II untuk meninjau, tapi sejauh ini hanya ada janji penanggulangan secepatnya, belum ada realisasi konkret,” ujar Rusman.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara, Ir. Susilistiawati, M.Si., melalui Kabid Teknis Hair, menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi dengan BWS II untuk percepatan penanganan. “Harapan kami, seluruh pihak bertanggung jawab menjalankan perannya. Ini penting untuk mendukung program ketahanan pangan nasional Presiden Prabowo,” jelas Hair.
Camat Seisuka, Ngateman, juga menyampaikan harapannya agar permohonan normalisasi sungai segera ditindaklanjuti. “Kami ingin petani bisa kembali menggarap sawah mereka,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Robert Simanjuntak, S.H., menekankan pentingnya perhatian serius pemerintah. “Presiden Prabowo sangat fokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Salah satu bentuk nyatanya adalah harga pembelian gabah Rp 6.500/kg. Tapi semua itu tak akan tercapai bila infrastruktur pengairan tidak berfungsi,” tegasnya.
Ia pun mendesak pihak Dinas PUTR Provinsi dan BWS II Sumut agar segera menyelesaikan masalah sedimentasi di Sungai Tanjung dan Sungai Pare-pare. “Jangan sampai program strategis nasional ini gagal hanya karena masalah teknis yang bisa ditangani,” pungkasnya.
Salam Pramata
