Penulis : Wandi
Editor : Redaksi
Jambi,Mitratoday.com-PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS) diklaim telah melakukan dugaan penipuan terhadap uang pinjaman perusahaan dari Bank Mandiri yang tidak digunakan dengan maksud dan tujuannya yakni peremajaan lahan perkebunan.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Batanghari tersebut diduga menjual nama masyarakat kepada Bank Mandiri untuk melakukan pinjaman uang sebesar miliaran rupiah. Ternyata menurut masyarakat yang tergabung di Aliansi Forum Petani Plasma PT TLS mengungkapkan bahwa sejak dahulu tidak ada satupun lahan perkebunan milik para petani yang dilakukan replanting oleh perusahaan.
Disampaikan Ketua Forum Petani Plasma PT TLS dan Koperasi Unit Desa (KUD) PWK Mersam Kembang Tanjung, Sapuan Ansori, berdasarkan hasil rapat para petani beberapa waktu lalu, para petani menyepakati untuk menuntut PT TLS dan meminta Pemerintah Kabupaten Batanghari menindaklanjuti beberapa permintaan para petani hasil rapat tersebut.
“Dari hasil rapat, kami minta kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti poin-poin ini diantaranya Meminta Pemkab Batanghari untuk melakukan penilaian teknis kebun pada perjanjian kerjasama pembangunan kebun mulai tahun 1996 yang sampai sekarang belum kompersi,” ucap Sapuan Ansori.
Tak hanya itu, Sapuan yang tak lain Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Batanghari-Muarojambi itu, juga meminta kepada pihak PT TLS maupun KUD untuk melakukan perhitungan jumlah hutang serta melakukan MoU atau perjanjian sebagai bentuk kesepakatan antara petani dengan PT TLS.
“KUD maupun PT TLS serta jumlah hutang belum ditentukan atau belum di sepakati antara petani dan PT TLS atau belum penendatangan SPH (Surat Pengakuan Hutang) dikarenakan hutang yang diajukan kepada Bank Mandiri tidak dipergunakan untuk penyulaman kembali, perawatan, perbaikan jalan dan pelaksanaan teknis lainnya, makanya petani tidak mengetahui adanya pinjaman Bank tersebut terhadap lahan yang kosong terhadap lahan plasma petani,” beber Sekretaris Fraksi NasDem-Hanura DPRD Provinsi Jambi itu.
Sementara, lanjutnya, berdasarkan atau berpacu pada surat yang dikeluarkan Kementerian Agraria belasan tahun lalu yang meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batanghari agar mengkaji lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT TLS tersebut.
“Forum Petani menanti Kepala Kantor Wilayah BPN melakukan penelitian administratif yuridis dan fisik bahan lokasi HGU tersebut. Tapi sayangnya hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Kakanwil BPN terkait surat dari kementerian agrarian masalah HGU PT. TLS,” ungkap tokoh masyarakat Mersam tersebut.
Permasalahan antara para petani dengan PT. TLS ini, tambah Sapuan, telah terjadi selama puluhan tahun. Tapi, dirinya sangat menyayangkan kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari maupun PT TLS dan BPN seakan berpihak kepada PT TLS serta tutup mata atas penderitaan para petani.
“Masalah ini sudah terjadi sejak lama, maka dari itu selaku Dewan Provinsi atau wakil rakyat dari Batanghari meminta kepada Pemerintah Kabupaten agar bisa segera menyelesaikan masalah konflik ini,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat dari Batanghari dan putra daerah Mersam, dirinya sangat mengetahui betul masalah yang terjadi antara para petani dengan PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS). Tak ada satu rupiah pun
uang yang dicairkan Bank Mandiri tersebut dilakukan sebagai peruntukannya.
PT TLS, kata Sapuan, terbukti melakukan
memanipulasi data perkebunan atau laporan palsu kepada pihak Bank Mandiri. Karena hingga saat ini tak ada satupun lahan perkebunan baru. Tak ada sama sekali pembangunan kebun atau peremajaan yang dilakukan pihak perusahaan. Hal ini terbukti lahan yang dimaksud perusahaan masih tampak kosong.
“Masalah replanting yang dilakukan oleh perusahaan yang diberikan kepada masyarakat, tapi masyarakat yang mana kami tidak tahu karena itu masih lokasi lahan konflik antara perusahaan dan petani,” lanjutnya.
Sementara, kata Sapuan, dana raplanting itu sendiri merupakan anggaran yang dihibahkan oleh pemerintah pusat. Dimana uang itu sendiri diberikan kepada satu kelompok, sedangkan petani disana tidak mengetahui dasarnya apa.
“Dan juga program raplanting itu sudah kewilayah Mersam, pengajuan nya Kembang Tanjung,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Sapuan mengklaim berdasarkan hasil rapat pimpinan dan komisi II DPRD provinsi Jambi sepakat akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus).”Karena permintaan juga dari LMS dan anak anak HMI tadi Pansus, sengketa, Perkebunan argaria dan tapal batas,” tegasnya.
Sapuan juga mendukung langkah aliansi Forum Plasma yang menyampaikan ke aspirasi ke Gedung DPRD, satu sisi dirinya mengaku tentu punya kewajiban dan beban karena Dapilnya serta sebagai perwakilan rakyat Batanghari sekalipun Provinsi Jambi.
“Punya beban, karena amanah yang diberikan masyarakat kepada saya meminta kepada saya untuk memperjuangkan nasibnya, itu lah tugas saya selaku anggota perwakilan khusus Mersam, Batanghari maupun Provinsi Jambi,” ujarnya.
Sebelumnya, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Forum Plasma PT Tunjuk Langkit Sejahtera Mersam, Kembang Tanjung dan Kembang Paseban mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi pada Senin (20/1/2020) kemarin.
Mereka meminta pertanggungjawaban PT Tunjuk Langkit Sejahtera untuk mengkonversikan dan menyerahkan lahan milik petani Plasma yang belum menempatkan secara sah serta kepada Dinas Perkebunan untuk melakukan penilaian teknis kebun.
Mereka juga meminta pertanggungjawaban dan kejelasan kepada PT Tunjuk Langkit Sejahtera terhadap hutang petani di Bank Mandiri serta mendesak DPRD Provinsi Jambi dan aparat penegak hukum untuk mengusut terkait replating kebun kelapa sawit tahun 2019.
Itu menurut mereka, berada di Desa Mersam dan Kembang Tanjung yang dikoordinir oleh PT Tunjuk Langit Sejahtera diduga melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara.
