Oleh: Darul Quthni, Sekretaris Jenderal Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran Provinsi Bengkulu
Bengkulu Utara,mitratoday.com – Aroma perlawanan mulai tercium dari tataran pemerintahan desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Suhu politik desa mendidih perlahan, menandai ketegangan yang bisa saja meledak jika tuntutan tak lagi didengar.
Para kepala desa (kades), yang selama ini hanya dianggap sebagai eksekutor anggaran, mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka.
Kabar mengejutkan berhembus kencang: awal tahun 2026, sejumlah kades dikabarkan siap menyerahkan Surat Keputusan (SK) dan tanda jabatan secara kolektif ke Bupati Bengkulu Utara. Isu ini mencuat dari diskusi hangat dalam lingkaran forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bengkulu Utara.
Apa yang terjadi?
Ketidakpuasan para kades bermuara pada beban tanggung jawab keuangan yang timpang. Para kades dituntut bertanggung jawab secara penuh terhadap anggaran desa, padahal dalam praktiknya, banyak keputusan teknis berada di luar otoritas mereka. Kades diminta menanggung risiko, sementara kendali sebagian alokasi anggaran justru didikte pihak luar.
Lawan Tekanan, Bukan Patuh Pada Ketakutan
Sudah menjadi rahasia umum, ada tekanan halus hingga ancaman vulgar kepada para kades untuk menyisihkan sebagian dana desa kepada pihak-pihak yang tidak memiliki korelasi langsung dengan pembangunan desa. Tekanan ini tidak hanya mencederai integritas pemerintahan desa, tetapi juga menempatkan kades dalam posisi rentan secara hukum.
Baru-baru ini, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 20 kades di Sumatera Selatan menjadi peringatan keras. Terbongkarnya dugaan aliran dana ke oknum aparat penegak hukum (APH) menunjukkan betapa rusaknya rantai pengelolaan dana jika para kades tidak berani berkata “tidak”.
Apakah kita ingin skenario serupa terjadi di Bengkulu Utara?
Tentu tidak.
Namun, untuk mencegahnya, diperlukan keberanian kolektif. Tidak bisa lagi kades hanya diam, menggertak, lalu tunduk. Harus ada langkah nyata. Harus ada sikap tegas.
Gertak Sambal Tidak Akan Mengubah Sistem
Gertak sambal mungkin menciptakan gema, tapi tidak akan pernah menciptakan perubahan. Kepala desa harus kompak, menyusun kekuatan, dan menolak segala bentuk intervensi yang mencemari integritas anggaran desa.
Para kades juga harus berani menolak kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan kepentingan desa, apalagi yang sifatnya hanya formalitas seremonial tanpa manfaat konkret bagi masyarakat.
Setiap rupiah dalam anggaran desa harus memiliki arah dan dampak. Jika tidak, maka kepala desa lah yang akan menjadi korban utama jeratan hukum, sementara para penikmat ‘upeti’ tetap bebas berkeliaran.
Teknologi Sudah Terbuka, Jangan Sembunyi Dalam Kebohongan
Kini, zaman sudah berubah. Transparansi bukan lagi jargon, tapi kebutuhan. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi soal anggaran dan program desa. Dengan teknologi dan aplikasi pelaporan yang berkembang, masyarakat bisa memantau secara langsung kinerja dan integritas pemerintahan desanya.
Jika kepala desa masih bermain-main dengan anggaran, atau diam terhadap tekanan eksternal, maka bersiaplah jadi korban sistem.
Bekerja Sesuai Aturan, Jangan Tunduk pada Ketakutan
Ketakutan menolak tekanan kerap muncul dari rasa bersalah akan kebobrokan internal desa itu sendiri. Maka, benahi dulu manajemen keuangan di desa, taatlah pada aturan, dan jadilah pelayan masyarakat, bukan pelayan kepentingan segelintir elit.
Karena pada akhirnya, sejarah hanya mencatat dua tipe pemimpin: yang melawan dan dikenang, atau yang tunduk dan dilupakan.
Gerakan kolektif para kepala desa untuk menyerahkan mandat bukan hanya sinyal protes, tapi tamparan keras terhadap sistem yang sudah terlalu lama menekan.
Namun gerakan ini hanya akan bermakna bila dibarengi dengan keberanian untuk menolak, melawan, dan membongkar praktik busuk yang selama ini dibungkam.
Saatnya para Kades Bengkulu Utara bicara lantang, bukan lagi sekadar gertak sambal.
