Serapan Anggaran Pemkab Blitar Seret, Pembangunan Tersandera Restu Elite?
Blitar,mitratoday.com – Hingga pertengahan Agustus 2025, kinerja serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menuai kritik keras. Dari total APBD Rp2,65 triliun, realisasi belanja baru mencapai 48 persen. Angka ini jauh dari ideal, mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal kurang dari lima bulan.
Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Kurdiyanto, mengakui capaian tersebut di bawah target. “Idealnya sudah di atas 50 persen, faktanya masih 48 persen,” tegasnya, Senin (18/8/2025).
Sorotan tajam mengarah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang hanya mampu menyerap 10 persen anggaran. Padahal, dinas ini memegang kunci pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. Kondisi ini memicu kekhawatiran pembangunan fisik di Blitar akan tersendat.
BPKAD berdalih rendahnya serapan akibat kegiatan masih dalam proses pengadaan. Namun alasan itu dinilai tidak cukup.
Wakil Ketua DPRD Blitar, M. Rifa’i, menilai persoalan bukan sekadar teknis, melainkan lemahnya kepemimpinan. Ia menuding lambannya mutasi jabatan membuat banyak OPD tak berani mengeksekusi APBD. “Banyak kepala OPD masih berstatus sementara setelah kasus korupsi yang menjerat pejabat sebelumnya. Tanpa kepastian jabatan, mereka cenderung pasif,” sindirnya.
Lebih jauh, Rifa’i juga menyinggung adanya tarik-menarik kepentingan di lingkar eksekutif. “Pembangunan yang seharusnya demi rakyat justru tersandera restu bos-bos tertentu,” ujarnya.
Minimnya serapan anggaran ini menjadi alarm keras bagi Pemkab Blitar. Jika tidak segera dibenahi, proyek infrastruktur terancam molor, uang rakyat terbengkalai, dan kepercayaan publik kian runtuh.
(Novi)
