Bengkulu,mitraoday.com – Tragedi memilukan kembali menorehkan luka bagi demokrasi Indonesia. Seorang pengemudi ojek online (ojol) meregang nyawa setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Korps Brimob Polri saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
Peristiwa ini terekam jelas dalam sejumlah video yang beredar di media sosial dan dengan cepat menyulut amarah publik.
Gelombang kecaman deras mengalir, diarahkan pada institusi Polri. Namun, suara kritis juga menyeruak, menyasar DPR RI yang dianggap bersembunyi di balik pagar parlemen, abai terhadap jeritan rakyat, dan tidak pernah mau benar-benar hadir di tengah gejolak aspirasi masyarakat.
Sorotan Publik: Polri Bekerja, DPR RI Menghilang
Ketua Umum Serikat Rakyat Bengkulu, Amirul, menegaskan bahwa tragedi ini tidak boleh dipandang sebatas kelalaian aparat. Ia menilai peristiwa berdarah itu justru berakar dari sikap DPR RI yang enggan membuka ruang dialog, sehingga rakyat akhirnya harus berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian di lapangan.
“Kami sangat berduka cita dan prihatin. Namun jangan hanya menyalahkan Polri. DPR RI juga wajib bertanggungjawab penuh. Ini bukan hanya soal aparat yang mengamankan aksi, tapi soal DPR RI yang abai sejak awal,” tegas Amirul.
Amirul menilai Polri hanyalah pelaksana pengamanan, sementara aktor utama yang seharusnya menyelesaikan gejolak ada di tangan DPR RI sebagai wakil rakyat. Diamnya DPR, kata dia, telah menyalakan api kemarahan.
“Seharusnya sejak hari pertama aksi, anggota DPR RI turun langsung menemui peserta demo. Dengarkan tuntutan rakyat! Bukan malah membiarkan aparat beradu fisik dengan massa. Apa yang terjadi ini adalah konsekuensi dari keangkuhan DPR RI yang menutup telinga,” bebernya.
Gedung Parlemen, Sumber Api
Seruan Amirul ini bukan tanpa alasan. Gedung parlemen DPR RI kini dinilai bukan lagi rumah rakyat, melainkan benteng besi yang membatasi jarak antara penguasa dan rakyatnya sendiri.
Aspirasi yang seharusnya diterima dengan tangan terbuka justru dibalas dengan pagar tinggi, kawat berduri, dan barisan aparat lengkap dengan kendaraan taktis.
Dalam banyak kasus, aksi-aksi massa di depan DPR selalu berujung ricuh. Dan selalu, rakyatlah yang menanggung luka. Peristiwa terbaru ini bahkan merenggut nyawa – bukti bahwa komunikasi antara rakyat dan wakilnya benar-benar putus.
“Semua ini bermula dari DPR RI. Jangan bersembunyi di balik gedung parlemen. Jangan cuci tangan seolah ini hanya kesalahan teknis aparat di lapangan. Kalau DPR RI sejak awal mau duduk bersama rakyat, tragedi ini tidak akan pernah terjadi,” lanjut Amirul.
Publik Menuntut Pertanggungjawaban
Tragedi rantis Brimob ini telah membuka mata banyak pihak. Bahwa ada kegagalan sistemik dalam cara negara merespons aspirasi rakyatnya. Polri memang harus bertanggungjawab atas tindakan aparat di lapangan.
Tetapi, DPR RI tidak bisa berlepas diri. Sebagai lembaga politik, DPR RI seharusnya hadir di garis depan menyelesaikan masalah, bukan justru melempar tanggungjawab.
Amirul bahkan menuding DPR RI telah berkhianat terhadap mandat rakyat.
“Kalian itu dipilih rakyat, digaji rakyat, dan seharusnya berdiri di barisan rakyat. Tapi kenyataannya, kalian hanya pandai bicara saat kampanye. Begitu duduk di kursi empuk, kalian menghilang. Dan ketika tragedi seperti ini terjadi, kalian pura-pura tidak tahu. Ini penghianatan terhadap rakyat!” tegasnya dengan nada tinggi.
Demokrasi di Ujung Tanduk
Kasus ini menambah panjang daftar tragedi demokrasi di negeri ini. Jika suara rakyat terus diabaikan, jika DPR RI terus bersembunyi, maka bentrokan demi bentrokan hanya tinggal menunggu waktu. Korban jiwa akan terus berjatuhan, dan demokrasi hanya tinggal nama.
Pertanyaan besar kini menggema: apakah DPR RI berani mengambil tanggungjawab moral dan politik atas tragedi ini? Ataukah lagi-lagi mereka hanya akan menyalahkan aparat, sambil tetap nyaman berlindung di balik gedung parlemen yang mereka sebut sebagai “rumah rakyat”?
Rakyat menunggu jawaban. Bukan jawaban basa-basi. Bukan sekadar permintaan maaf formalitas. Tetapi tanggungjawab nyata, sikap tegas, dan keberanian moral untuk menempatkan diri sesuai mandat rakyat: hadir, mendengar, dan melindungi.
Tragedi rantis Brimob bukan sekadar kasus kecelakaan atau kelalaian. Ia adalah cermin retaknya hubungan rakyat dengan wakilnya di Senayan. Dan dalam tragedi ini, DPR RI tidak boleh berpura-pura suci.
Mereka harus bertanggungjawab. Bukan hanya Polri yang harus ditekan, tapi DPR RI pun wajib tampil ke depan. Karena dari gedung parlemenlah semua ini bermula. Dan jika DPR RI kembali bersembunyi, maka rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan.
Nyawa rakyat tidak boleh jadi tumbal politik.
