Malang,mitratoday.com-Strategi pembangunan di Kabupaten Malang yang diawali dari tingkat pedesaan menjadi salah satu barometer Pemerintah Pusat untuk mensinergikan setiap kebijakan pembangunan yang harus di awali dengan penataan pembangunan di tingkat pedesaan.
Ini diakui Bupati Malang, HM Sanusi yang mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo membuat semacam kebijakan bahwa pembangunan di mulai dari pedesaan adalah dimulai dari Kabupaten Malang.
“Harus kita buktikan kepercayaan Presiden Jokowi kepada Kabupaten Malang bahwa untuk mensukseskan Pembangunan daerah maupun nasional harus dimulai dengan penataan pembangunan di pedesaan,” terang Sanusi di hadapan Kepala Desa se Kabupaten Malang minggu malam (21/11/2021).
Menurutnya , Kepercayaan Presiden Jokowi ini bukanlah tanpa alasan, pasalnya pembangunan desa akan menjadi harapan sekaligus impian untuk dapat menopang perekonomian daerah, apalagi Kabupaten Malang dengan luas wilayah terbesar kedua di Jatim setelah Banyuwangi yang terdiri dari 33 Kecamatan, dengan 378 Desa dan 12 Kelurahan, tentunya kebijakan tersebut dinilai efektif dan paling penting.
Meski demikian, lanjut Sanusi, sebagai kepanjangan tangan pemerintah, Kebijakan Pemerintah desa harus menyesuaikan program Pemkab Malang . Artinya visi dan misi yang diusung Pemerintah harus direstui dan diikuti dengan program pembangunan yang ada didesa.
“Makanya sosok Kepala Desa harus punya arah kebijakan yang sejalan degan visi misi pemerintah, dan ini sangat penting untuk mensukseskan Pembangunan yang kita kerjakan,” tandas Sanusi.
Oleh karena itu, agar pembangunan berjalan dengan sukses, Kepala Desa, beber Sanusi, diharapkan mampu menciptakan koordinasi vertikal dan horizontal yang baik, dengan jajaran Aparatur Desa maupun dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ketiga unsur ini, ulas Sanusi dianggap sebagai satu mata rantai yang tidak terpisahkan. Maju tidaknya pembangunan di desa juga tergantung dari komunikasi, koordinasi yang baik di antara ketiga unsur tersebut.
Keseriusan membangun desa, akan menambah spirit bagi Kades, Perangkat desa serta BPD untuk terus berbenah, memaksimalkan potensi yang dimilik. Tujuannya hanya satu yakni mensejahterakan masyarakat.
“Adanya Forum Asosiasi Kepala Desa ( AKD) adalah salah satu cara untuk mensinkronkan berbagai arah kebijakan pembangunan yang ada, terutama untuk masyarakat. Makanya adanya forum AKD ini harus dimaksimalkan untuk sharing komunikasi dan informasi untuk mendorong keberhasilan pembangunan di desa agar lebih maju dan mandiri,” pungkas Sanusi.
