Malang,mitratoday.com – Masyarakat Petani di Kabupaten Malang kerap mengalami berbagai masalah terkait pupuk bersubsidi, salah satunya masalah distribusi yang tidak merata.
Bahkan Bupati Malang HM Sanusi menyebutkan bahwa masalah pupuk tersebut sangat langka. Menurutnya jika dimasa tanam stok pupuk bersubsidi sangat langka bahkan tidak ada dipasaran. Namun sebaliknya, jika musim panen maka stok pupuk bersubsidi justru melimpah.
Hal ini disinyalir karena masih ada oknum-oknum yang bermain soal pupuk bersubsidi, sehingga mengakibatkan penyalahgunaan keuangan negara. Presiden Jokowi menyebut sekitar Rp 30 triliun,” ungkap Sanusi saat membuka Rakor Evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Malang senin (6/12/2021).
Jika ada sekalipun lanjut Sanusi belum ada garansi produksi pertanian yang dihasilkan akan sesuai dengan harapan.
Pupuk bersubsidi itu sendiri, terang Sanusi merupakan program nasional yang didanai dari APBN yang dibagi merata di seluruh wilayah di Indonesia. Jika Kabupaten Malang kekurangan, maka lanjut Sanusi bisa mengajukan tambah jatah pupuk bersubsidi.
“Artinya masalah pupuk ini kan kebijakan Pemerintah Pusat. Jika masyarakat gak paham pasti nuduh kita di daerah yang memainkan distribusi pupuk, ini yang harus diluruskan,” urai Sanusi.
Dari semua masalah yang dihadapi terkait masalah pupuk tersebut, Sanusi menilai bahwa permasalahan pupuk tersebut sangat komplex.
Untuk itu, Sanusi menawarkan kepada masyarakat petani untuk mulai berpikir mengalihkan produksi pertanian padi ke dalam beberapa alternatif. Sanusi mengaku jika dirinya sudah memberikan edukasi untuk mulai berpikir mengembangkan beberapa sektor selain padi, kendati hal ini kata Sanusi, bukan berarti menghilangkan pertanian padi.
“Seperti budidaya ikan Nila yang kita uji coba di daerah Tumpang, hasilnya untuk lahan budidaya seluas setengah hektar bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp 300 juta, Lantas di desa Pujon Kidul, lahan sawah kas desa yang setahun hanya menghasilkan sekitar Rp 40 juta, setelah dijadikan destinasi wisata, sekarang per tahun pendapatannya mencapai Rp 1,5 miliar, dan masih banyak lagi contohnya, tinggal masyarakat pilih yang mana itu terserah mereka, kita pilih upaya ekonomi yang lebih produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat petani.” Pungkasnya.
Sementara Ketua Dewan Komisi pengawasan Pupuk Pestisida Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM menguraikan masih banyak ditemui kendala soal distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang. Ia merinci seperti adanya perubahan mekanisme penyaluran pupuk.
Kemudian data Petani yang gak sinkron, Petani yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BNI 46, saat digunakan untuk menebus pupuk subsidi tersebut harus dipotong oleh pihak Bank,” ujar Wahyu Hidayat.
Disisi lain lanjut Wahyu Hidayat, Pembagian Kartu Tani dinilai belum merata, dari hasil monitoring dan evaluasi, beber Wahyu Hidayat, masih diketemukan Kartu Tani yang dimiliki para petani hanya berupa fisiknya saja tanpa bisa di inject.
“Karena yang berwenang adalah Kementerian,” tutur Wahyu Hidayat.
Terakhir Wahyu menuturkan jika jumlah Kartu Tani di Kabupaten Malang yang dapat digunakan untuk menebus pupuk baru sekitar 99.522 atau sekitar 46,42 persen. Sedangkan distribusi kartu tani melalui Bank BNI sekitar 114.857 buah Kartu Tani.
“Makanya lewat Rakor seperti ini diharapkan ada solusi soal distribusi pupuk bersubsidi kepada para petani atau Gapoktan berjalan dengan lancar,” pungkas Wahyu Hidayat.
