Surabaya | Mitratoday.com – Dewan Pimpinan Pusat,Pergerakan Pelaut indonesia (PPI).Pagi ini (24/8) didepan kantor Disnaker Provinsi sebagai Organisasi pekerja Pelaut menyampaikan bahwa Pemerintah belum maksimal dalam melakukan pengawasan, perlindungan,serta upaya mensejaterahkan pelaut Indonesia.hal tersebut terbuki dengan banyaknya kasus yang terjadi baik seputar gaji rendah, PHK sepihak,gaji tidak dibayar,maraknya calo pelaut nakal,diskriminasi terhadap pelaut wanita,penggunaan dan peredaran Ijasah kepelautan palsu,birokrasi yang berbelit belit dalam kepengurusan dokumen kepelautan, sehingga terjadi soal tumpang tindi regulasi yang mengatur penempatan dan perlindungan pelaut Indonesia.( jecky/Eko)
