Malang,mitratoday.com – Tim Penggerak (TP) PKK mengusulkan ke Pemkab Malang soal anggaran untuk operasional kegiatan TP PKK.
Usulan tersebut kata Ketua TP PKK Kabupaten Malang Anis Zaidah Sanusi adalah agar untuk anggaran operasional PKK bisa diambilkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di tiap kecamatan.
“Kalo boleh usul, kami minta agar anggaran untuk PKK bisa diambilkan di DPA Kecamatan, jadi biar pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata Anis Zaidah jumat (2/9/2022).
Ditodong usulan seperti itu, ditolak mentah-mentah oleh Bupati Sanusi. Ia mengatakan jika anggaran operasional PKK terutama PKK Kecamatan tidak perlu alokasikan lewat DPA Kantor Kecamatan.
“Gak perlu lewat DPA Kecamatan, khawatirnya gak jelas Pertanggungjawabannya. Kalo camatnya baik sih gak apa-apa, tapi kalo camatnya agak mbleler ya gak bakal jalan,” tandas Sanusi.
Ini perlu ia sampaikan karena setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah selain harus dipertanggung jawabkan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya lebih baik operasional PKK ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) lewat Hibah Pemerintah Kabupaten Malang karena Laporan Pertanggungjawabannya lebih mudah.
“Ribet kalo lewat DPA Kecamatan , makanya biar gini saja ditangani DPMD,” ujar Sanusi.
Oleh karenanya Sanusi juga meminta kepada DPMD agar mempermudah pencairan hibah bagi PKK. Jika sudah dianggarkan, minimal dibulan Februari atau Maret ia meminta sudah bisa dicairkan.
“Jadi wes gak perlu DPMD atau BKAD menahan ,biar gak ngendon (tersimpan) di Bank Jatim, kalo memang sudah bisa di cairkan ya dicairkan segera biar gak saling nunggu,” tutur Sanusi.
Pewarta : Sigit
