Wabup Malang Target Pendidikan Kabupaten Malang Naik Rangking 5 Besar
Malang,mitratoday.com- Wakil Bupati Malang HM. Sanusi menargetkan mutu pendidikan di Kabupaten Malang naik menjadi 5 besar se provinsi Jawa Timur. Hal ini di katakan Sanusi saat menghadiri Dialog Terbuka Kepala Sekolah SMP se Kabupaten Malang dengan Ketua Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI , Ir Andreas Edy Susetyo MM di pendopo Agung Kabupaten Malang senin (25/3).
Kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terus berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Malang , kami juga targetkan mutu pendidikan Di Kabupaten Malang menjadi lima besar se provinsi Jawa Timur,”ujar Sanusi.
Meski di akui banyak kendala yang di hadapi dunia pendidikan Kabupaten Malang , namun Sanusi optimis , melalui perjuangan pendidik maupun Kepala Sekolah mutu pendidikan di kabupaten Malang terangkat.
Kami akui masih banyak tugas berat mengangkat mutu pendidikan ini, seperti kurangnya ASN bidang pendidikan di Kabupaten Malang , bahkan hampir tiap sekolah SMP , hanya Kepala sekolah yang menjadi ASN, kemudian pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini dapat di cairkan per triwulan , itupun nilainya tergantung jumlah siswa penerima dana BOS , padahal banyak pendidik berstatus GTT yang mengandalkan gaji dari dana BOS , kisarannya hanya Rp 250 ribu perbulan. Dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan,”tandas Sanusi.
Ia pun memohon kepada Ketua Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI untuk memberikan solusi terbaik agar mutu pendidikan di Kabupaten bisa meningkat.
Sementara itu Ketua Akuntabilitas Keuangan Negara RI , Ir Andreas Edy Susetyo MM menjelaskan Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran 20% dari total APBN . “Ini bentuk perhatian pemerintah RI , dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan. Namun jika masalah usulan pencairan dana BOS per bulan ini masih menjadi kewenangan Kementerian Keuangan jadi masih perlu koordinasi lebih lanjut karena di takutkan akan berbenturan dengan peraturan yang ada,”ujar Andreas tanpa ada penjelasan lebih lanjut dalam memberikan solusi masalah pencairan dana BOS yang menjadi tugas anggota komisi XI DPR RI di bidang pengawasan keuangan negara.
