Daerahjawa Timur

Wacana Pemberian Mobdin Kades Urung Terealisasi , Butuh Kajian Ulang

Penulis : Sigit

Malang,Mitratoday.com-Wacana pemberian Mobil Dinas kepada Kepala Desa diKabupaten Malang seperti yang sering diucapkan bupati Malang HM.Sanusi butuh dikaji kembali. Lantaran hal ini harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran , dan skala prioritas perencanaan pembangunan yang telah disusun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir.Tomie Herawanto menjelaskan , masyarakat harus memahami bahwa pengertian Aspirasi Kepala Desa (Askades) , harus bisa membawa dampak terhadap pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat secara Langsung seperti infrastruktur , perekonomian masyarakat maupun pemberdayaan masyarakat.

“Logikanya kondisi dilapangan harus menjadi prioritas utama terlebih dahulu , jika pemenuhan terhadap layanan masyarakat sudah tercukupi , maka wajar-wajar saja jika kita berpikir terhadap pengadaan mobil,”kata Tomie Herawanto rabu (22/1/2020).

Akan tetapi Tomie mengingatkan bahwa pengadaan mobil tersebut bukan untuk keperluan pribadi Kades , tetapi sebagai kendaraan operasional pemerintah desa.Artnya mobil tersebut menjadi aset desa yang tercatat di Pemerintahan Desa (Pemdes).

Selain itu alokasi anggaran Askades sudah jelas berasal dari APBD Kabupaten Malang yang di fokuskan untuk menggarap berbagai layanan kebutuhan masyarakat seperti Infrastruktur , ekonomi dan pemberdayaan masyarakat

Tomie justru mempersilahkan pengadaan mobil bagi operasioanal desa tersebut diupayakan dari Dana Desa (DD) maupun APBDes.

“Itu boleh , tapi harus diberi pemahaman bahwa keberadaan mobil tersebut menjadi aset desa yang tertulis di Lpj Pemdes dan bukan milik pribadi Kades,”tandas mantan Kadis Pertanian ini.

Ia menjelaskan , selama kurun waktu satu tahun hingga dua tahun telah dilakukan penyusunan rancangan desa yang dilanjutkan menjadi perencanaan desa dan teralokasi kedalam APBDes , yang harus disesuaikan dengan regulasi atau aturan yang telah ditetapkan Pemerintah.

“Kita akan detailkan , mana saja alokasi yang bisa didanai APBD maupun APBDes , agar tidak ada benturan terhadap pelaksanaan perencanaan yang sudah disusun nantinya , kita juga akan mereview semua perencanaan-perencanaan yang ada didesa,”ujar Tomie Herawanto.

Ditanya Wacana mobil Kades dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan , Tomie menampik akan hal itu.

Bukan seperti itu , tapi kita harus buat skala prioritas dulu , mana saja yang harus didahulukan khususnya yang mengarah ke layanan publik. Contohnya Askades alokasinya selama ini hampir 95 persen dominan untuk membangun sarana infrastruktur , nah jika sudah terpenuhi tinggal kita sesuaikan dengan kekuatan anggaran untuk merealisasikannya,”tutup Tomie.

Perlu diketahui , Bupati Malang HM.Sanusi sempat melontarkan wacana memberikan mobil dinas kepada Kepala Desa se Kabupaten Malang saat mengunjungi destinasi wisata paralayang pantai Modangan Donomulyo pada 19 agustus 2019 yang lalu.

Bagikan

Rekomendasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button