DaerahHeadlineMalang

Wah, Sanusi Ungkap Ada Temuan 60 Stempel Palsu Milik Rekanan

Malang,mitratoday.com – Fakta menarik diungkapkan Bupati Malang, HM Sanusi saat membuka Pembinaan Displin Pegawai, Selasa (14/6/2022).

Dihadapan puluhan ASN Pemkab Malang, Sanusi mengungkapkan bahwa BPK sempat menemukan ada 60 stempel milik Rekanan Pemerintah yang dianggap palsu.

“Ada satu pejabat di salah satu OPD yang ketahuan memiliki 60 stempel milik rekanan. Dan menjadi temuan BPK. Meskipun mungkin ada kesepakatan, dari hasil pemeriksaan BPK dinyatakan SPJ nya palsu,” ungkap Sanusi.

Kendati demikian, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa SPJ tersebut sudah benar tapi pelaporannya terlambat.

“Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa OPD yang dinilai belum mampu mengimplementasikan budaya kerja tuntas dari budaya kerja 5K yang saya digagas. Dari sinilah di harapkan melalui berbagai pembinaan para ASN tersebut agar tidak salah tafsir dalam mengartikan kebijakan maupun capaian kinerja.” Jelas Sanusi.

Disisi lain Sanusi juga menyindir masih banyak ASN atau yang termakan isu adanya Tiga pimpinan daerah disebut tidak akur, hingga menyebabkan kebingungan. Jika ada ASN yang bingung harus ikut siapa, Sanusi menilai jika ASN tersebut tidak mengetahui dan memahami aturan yang ada.

Di Kabupaten Malang ini Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) nya hanya satu yaitu Bupati yang mendapatkan mandat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan RPJMD yang sudah di sahkan Perda, dan ini harus diikuti semua Kepala OPD maupun seluruh Pegawai Pemkab Malang. Sementara tugas Wakil Bupati adalah membantu Bupati untuk melakukan pengawasan sedangkan Tugas Sekda hanya menangani masalah administrasi saja. Harus dipahami bersama dan digaris bawahi,” tegas Sanusi.

Jika ada yang tidak loyal dan terkesan menghambat program kerja Bupati maka imbuh Sanusi, sangat wajar jika dikenakan sanksi kepada yang pegawai yang bersangkutan

Terakhir Sanusi meminta kepada semua ASN pegawai Pemerintah untuk tidak ikut berpolitik meski Kepala Daerah adalah sebuah produk politik. Jangan sampai terkotak- kotak ,karena jika ketahuan lanjut Sanusi, resikonya adalah saat Bupati menjabat maka pegawai tersebut tidak akan terpakai.

“Bekerjalah dengan benar sesuai aturan, yakinlah jika kita sudah bekerja dengan benar tanpa melanggar aturan maka prestasi itu akan didapatkan,” pungkas Sanusi.

Pewarta : Sigit

Bagikan

Rekomendasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button