Wakil Bupati Berdiskusi Dengan LP-KPK Terkait Kondisi Kabupaten Blitar
Pewarta : Novian
Kota Blitar,mitratoday.com – Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso melakukan diskusi di acara diklat hukum pidana dan perdata yang di gelar oleh Komisi Nasional LP – KPK Cabang Blitar Jawa Timur di Rumah Makan Diko Jaya Kota Blitar pada Rabu (01/12/2021).
Dalam diskusi tersebut, Rahmat Santoso memberikan banyak pengetahuan hukum dan menjawab semua pertanyaan peserta diklat yang menanyakan terkait permasalahan di Wilayah Kabupaten Blitar.
“Kita diskusi, jadi kalau ada permasalahan memberitahukan kepada kita yang mana ada kekurangan, dan yang mana yang sudah baik. Kita bersinergi dengan semua kelompok yang bersifat membangun untuk Kabupaten Blitar, insya Allah kita juga akan MOU dengan LP-KPK,” ungkap Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso.
Sedangkan Ketua LP – KPK Blitar, Hariyono menjelaskan bahwa agenda pihaknya dengan Wakil Bupati Blitar awalnya mengadakan Diklat Hukum, dan Wabub harapkan untuk memberikan materi Hukum Acara Pidana, namun Wabub Blitar mengatakan lebih baik bicara Blitar, yang lebih bermanfaat untuk teman-teman semua dalam rangka melakukan pengawasan dan Wabub Blitar welcome untuk di awasi.
“Untuk membawa kemajuan di Kabupaten Blitar di tahun 2022 , kita LP -KPK terus meningkatkan SDM, mental, dan moral. Kita tidak akan mau menerima suap, barang, uang maupun jasa, dan untuk 2022 target kita setiap Desa ada Anggota satu untuk melakukan pengawasan di Desa dan bersinergi dalam bidang pengawasan khusus di Desa,” jelasnya.
Saat ini pihaknya sedang mengawasi dua Desa, pertama Desa Tambakrejo ada pembangunan yang didanai BKK sebesar 100 juta itu ambrol. Kedua di Buk Unut, Sutojayan ada dua kali tender, pertama 1,7 milyar kedua 3,2 milyar.
“Tender pertama yang kita pertanyakan itu terkait persoalan di blacklist, kalau tidak ada persoalan kenapa di blacklist.”  Tandasnya.
Terakhir, Hariyono Ketua LP -KPK Blitar berharap pemkot Blitar dapat bersinergi dengan pihaknya.
“Kita berharap Wakil Bupati Blitar dapat bersinergi untuk melakukan MOU dengan kita LP-KPK, karena kita pernah mengajukan ke beberapa instansi untuk melakukan MOU. Dengan begitu kita berharap secepatnya agar dapat melakukan pengawasan bersama-sama,” ujar Hariyono. (adv/kmf).
