BTT Mandeg, Pemkab Minta Kemendagri Ubah Aturan Inmendagri Terbaru

Malang,mitratoday.com – Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PKM) di Kabupaten Malang masih mengalami banyak kendala. Sama dengan daerah lainnya hingga saat ini pencairan Biaya Tak Terduga (BTT) di Kabupaten Malang belum bisa dilakukan.

Penyebabnya kata Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto ada point didalam Inmendagri nomor 31 tersebut yang berisi bahwa penggunaan dana BTT di daerah harus melalui mekanisme perencanaan program kerja. Sehingga akibat point tersebut, hingga saat ini penanganan wabah PMK di Kabupaten Malang belum maksimal.

Ya jika tertangani itu kan hanya distribusi dosis vaksin untuk sapi yang sehat, sementara sapi yang sakit terpapar virus PMK diberikan vitamin dan obat-obatan hewan, itupun dari Pemerintah Pusat yang didistribusikan lewat Pemprov Jatim,” kata Didik Gatot Subroto sabtu (25/6/2022).

Di Kabupaten Malang sendiri lanjut Didik sudah menerima sekitar 1500 dosis vaksin ternak, terbaru sekitar 340 dijadwalkan segera diterima Pemerintah untuk dibagi ke para peternak. Untuk itu ia berharap distribusi vaksin bagi Kabupaten Malang bisa dipercepat dengan jumlah yang cukup banyak.

Pasalnya lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini jumlah populasi sapi di Kabupaten Malang mencapai sekitar 400 ribu sementara sapi yang terindikasi PMK sebut Didik mencapai sekitar 14 ribu ekor. Sementara angka kematian ternak sapi akibat PMK tercatat sekitar 825 ekor.

Terakhir Pemkab Malang meminta kepada. kemendagri untuk merubah satu point di Inmendagri nomor 31 tersebut agar dana BTT di Pemerintah bisa segera digunakan untuk menangani wabah PMK tersebut.

“Harapan kami seperti itu. Jika dirubah maka kami target kurun waktu seminggu, BTT tersebut bisa digunakan karena anggarannya sudah siap,” pungkas Didik Gatot Subroto.

Pewarta : Sigit

Bagikan
Exit mobile version