DaerahHeadlineMalang

Capaian Pajak Rendah, Camat Wagir Di Semprot Wakil Bupati Malang

Malang,mitratoday.com – Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto memberikan peringatan kepada Camat Wagir Hendra Tritjahjono.

Hal ini dilakukan Didik lantaran capaian pajak PBB Kecamatan Wagir di nilai sangat rendah mencapai sekitar 25 persen.

“Ya seharusnya ditanggal 31 Juli seperti ini pajak PBB nya sudah harus 70 hingga 80 persen, lah ini kok masih 25 persen,” ungkap Didik Gatot Subroto, Kamis (11/8/2022).

Oleh karena itu, Didik meminta Camat Wagir tersebut untuk turun tangan melakukan intensifikasi agar capaian pajak PBB tersebut bisa terpenuhi.

Pajak PBB itu sendiri lanjut Didik sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Malang, pasalnya uang pajak tersebut langsung masuk ke APBD Kabupaten Malang yang digunakan untuk membangun berbagai program di Kabupaten Malang.

“Kalau gak selesai, camatnya juga bisa dievaluasi kinerjanya,” ucap Didik Gatot Subroto.

Apalagi tunggakan pajak dan kewajiban menyerahkan fasilitas umum dari Pengembang Perumahan ke Pemerintah saat ini menjadi atensi KPK.

Makanya, imbuh Didik, dirinya meminta agar dibulan September mendatang target pajak PBB Kecamatan Wagir harus terpenuhi.

Caranya dengan menggerakkan semua elemen mulai Kecamatan, Pemerintah Desa dan tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk ikut mendorong partisipasi masyarakat untuk membayar pajak PBB.

“Camat bisa meminta ke Pemerintah Desa untuk mendorong pajak ini, sementara Kades sebagai koordinator bisa memerintahkan Kepala Dusun (Kasun) untuk menarik iuran pajak PBB ke warganya masing-masing, jika perlu buat pakta integritas,”tandas Didik Gatot Subroto.

Agar capaian tersebut bisa tercapai, Didik juga membagikan resep saat dirinya menjadi Kades. Resepnya yaitu dengan memilah antara Wajib Pajak (WP) yang bandel dan WP yang rajin dan taat bayar.

Dari intensifikasi tersebut, nanti WP yang rajin bisa dimaksimalkan terlebih dulu, setelah itu giliran menyasar WP bandel.

Jika dilakukan maka dirinya meyakini, pajak PBB di Kabupaten Malang bisa terpenuhi. Efeknya Pembangunan di Kabupaten Malang dapat terealisasi dengan baik dan tepat waktu.

“Ojok bupati dan wakil diubek-ubek perkoro jalan rusak atau bangunan rusak dan sebagainya, giliran diminta bayar pajak wargane enggan membayar. Harus seimbang antara tuntutan dan kewajiban,” pungkas Didik Gatot Subroto.

Pewarta : Sigit

Bagikan

Rekomendasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button