Pemkab Blitar Meraih WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Bupati Blitar : Ini Kerja Keras Semua Elemen
Blitar,mitratoday.com – Pemerintah Kabupaten Blitar baru saja mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke tujuh kalinya secara beruntun.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 diserahkan kepada Pemkab Blitar di Gedung BPK Perwakilan Jawa Timur, Kamis (25/05/2023).
Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah bersama Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, serta Sekda Izul Marom dan Kepala BPKAD Kurdiyanto hadir dalam penyerahan tersebut. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi, CFrA., CSFA.
“Peraihan WTP ke tujuh secara beruntun ini merupakan kerja keras semua elemen di Kabupaten Blitar. Ini merupakan hal yang layak untuk dibanggakan,” ungkap Bupati Blitar, Rini Syarifah dalam sambutannya.
Lanjut Rini, opini WTP ini merupakan gambaran pemerintahan Kabupaten Blitar yang bekerja secara akuntabel. Dirinya menyebut, tentunya torehan tersebut juga tak lepas dari izin Tuhan Yang Maha Esa.
“Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena apa yang diraih oleh Pemkab Blitar ini tak lepas dari rahmat dan izinnya. WTP yang ke tujuh ini juga merupakan gambaran Pemkab Blitar akuntabel dan transparan dalam bekerja. Tentunya hal ini harus dipertahankan,” terang Mak Rini, sapaan akrabnya.
Sejalan dengan itu, Kepala BPKAD Pemkab Blitar, Kurdiyanto mengatakan, tata kelola yang akuntabel dan transparan menjadi kunci keberhasilan Pemkab Blitar meraih Opini WTP ke tujuhnya.
“Artinya roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel. Pemberian opini ini juga merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya,” kata Kurdiyanto.
Dikatakannya, hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Pasalnya, menyusun laporan keuangan daerah memerlukan perjuangan ekstra. Oleh karena itu, dia berterima kasih kepada segenap elemen di Pemkab Blitar atas raihan yang membanggakan ini.
“Akuntansi pemerintahan memiliki kerumitan tersendiri, jadi menyusun laporan keuangan daerah memerlukan perjuangan yang ekstra. Maka saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh elemen, khususnya dalam lingkup Pemkab Blitar,” imbuhnya.
Dia menuturkan, Opini WTP bukan lah merupakan hal yang instan. Hal ini membutuhkan proses terstruktur dengan mengedepankan prinsip akuntabel dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Ini sudah yang ke tujuh (WTP), bukan hal yang instan, butuh proses terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern. Opini WTP ini juga terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta pengelolaan aset tetap yang akuntabel,” pungkasnya. (ADV/kmf/Novi)
