Kekhawatiran warga di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates ini bukan tanpa sebab. Pertengahan oktober lalu, laupan sungai ini sudah menghanyutkan sebagian perabotan rumah tangga mereka. “Saat banjir pertama kemarin air sudah masuk rumah, ada juga yang tingginya semester,” ujar Sugito, tokoh masyarakat setempat.
Dia mengungkapkan, banjir oktober lalu memang baru kali pertama terjadi. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian materiil saja. Masyarakat takut, peristiwa serupa kembali terjadi mengingat saat ini masih musim penghujan. “Kalau ada banjir lagi pasti efeknya lebih besar lagi. Kemarin hanya perabotan, tapi tidak tahu nanati,” katanya.
Luapan sungai yang terjadi oktober lalu tidak hanya karena curah hujan tinggi. Namun, juga dipicu oleh aktivitas pertambangan di sungai dekat pemukiman tersebut.
Sugito mengungkapkan, ada kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan wates. Sebagian material untuk pembangunan tersebut diambil dari sungai atau kali gede ini. Disinyalir, hal ini seolah memberikan jalan agar air dari perbukitan masuk ke sungai dan menambah debit air sungai. “Batu di sungai ini diambili, otomatis menjadi jalur untuk air terkumupul di lokasi itu,” terangnya.
Dia menambahkan, ada sekitar 200 kepala keluarga yang kini tinggal di dekat sungai ini. Sugito mengaku masyarakat sudah sepakat dan berharap pemerintah membangun tanggul di tepi kali gedhe itu. Sebaliknya, jika hal ini tidak mengusik perhatian pemerintah, warga berencana untuk mendatangi pendopo dan menggelar aksi. “Masa harus nunggu demo dulu baru ditindaklanjuti,” keluhnya.
Di lokasi terpisah, Ketua Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (Ratu Adil) Mohammad Trijanto mengatakan, belum lama ini pemerintah menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. Dalam dokumen keuangan ini, pemerintah memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur. Untuk itu, keluhan masyarakat pesisir tersebut harus masuk kategori prioritas perbaikan.
Disisi lain, sambung dia, wilayah wates sudah ditetapkan sebagai kawasan religi oleh pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda kepentingan masyarakat di desa ini. “Setiap tahun ada ritual keagamaan rutin disana. Dan ini tak jauh dari pantai jolosutro, jadi selain kepenting wisata juga kepentingan masyartakat banyak,” tandasnya.
