Lelang Proyek Kabupaten Malang Di Keluhkan Rekanan Kontraktor
Malang, mitratoday. com – Proses pengadaan barang dan jasa atau pelelangan di Pemerintahan Kabupaten Malang terus bergulir. Tercatat, berbagai kedinasan sudah terlihat menyampaikan program kerjanya melalui tahapan pelelangan secara elektronik, kamis (7/6/18).
Tercatat, dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), ada ratusan tender yang sedang dilelang dari berbagai dinas yang ada di Kabupaten Malang. Seperti : di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang yang melepas sekitar 180 unit tender kepada rekanan.
Dalam teknis pelelangan, mencuat berbagai keluhan dari sejumlah rekanan proyek, baik yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Perusahaan Konstruksi Indonesia (Aspperkoni) Kota/Kabupaten Malang maupun yang bergerak secara mandiri.
Keluhan tersebut dikarenakan banyaknya rekanan yang tidak mendapat pekerjaan dari lelang yang jumlahnya sampai ratusan miliar rupiah pada tahun 2018 ini. Beberapa faktor yang disampaikan oleh rekanan, salah satunya Peter , salah seorang rekanan asal Kota Malang, pelelangan tahun ini terkesan adanya rekayasa pemenang.
“Hanya beberapa rekanan yang dapat bagian, Ini sudah terlihat adanya rekayasa dari tahap pengumuman dan penjadwalan, contoh nya untuk pelelangan di bina marga yang berjumlah 180 tender, pengumumannya dilakukan secara bersamaan, dengan jadwal yang sama pula,” ungkap Sugiarto.
“Ini tidak salah, tapi membuat kami kewalahan untuk mempersiapkankan dokumen lelang. Tidak cukup waktunya, Selain itu kami kesulitan dalam memenuhi salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam lelang, Yakni surat dukungan Aspalt Mixing Plan (AMP) dari pabrikan,” ujar Peter .
Keluhan lebih keras muncul dari pengurus Aspperkoni Kota/Kabupaten Malang Pungky Satria. Dia menyatakan, ratusan proyek baik yang dilelangkan maupun penunjukan langsung (PL) sudah dikuasai mafia proyek.
“Infonya begitu, Proyek di Kabupaten Malang sudah dikuasai segelintir rekanan, Padahal kita memiliki banyak rekanan juga yang akhirnya tahun ini tidak kebagian proyek,” ujar Pungky.
“Apabila hal tersebut terus terjadi, beberapa rekanan akan membawa persoalan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ini sudah persaingan tidak sehat dan masuk ranah monopoli Kalau begini terus ya kita bawa ke KPPU,” tegas Pungky.
Dugaan adanya permainan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan rekanan yang dipilihnya tersebut terus berkembang dalam masyarakat.
Sayangnya, beberapa kepala dinas, seperti Dinas PU Sumber Daya Air (SDA), sangat sulit untuk dimintai keterangannya, baik secara langsung maupun melalui telepon.
“Dinas PU SDA melansir 20 lelang tender dengan total anggaran sebesar Rp. 10,596 miliar Kita bahkan sulit untuk mengakses informasi yang akan dilelangkan oleh dinas tersebut,” pungkas Pungky. (GT)
