Belum Ada Titik Temu, NPHD KPU Dan Bawaslu Belum Diteken
Malang,Mitratoday.com-Belum adanya titik temu terhadap nilai anggaran pelaksanaan Plikada di Kabupaten Malang , menjadi penyebab belum di tekennya Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD) antara Pemkab Malang dengan KPU dan Bawaslu.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Malang Ir.Didik Budi Muljono.MT menyebut, salah satu penyebabnya adalah belum ditemukan nilai yang pas terhadap anggaran yang dibutuhkan.
Anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 84 miliar , sedangkan kita menyediakan anggaran sebesar Rp 70 miliar. Bawaslu mengajukan anggaran Rp 28,6 miliar dan kita siapkan Rp 20 miliar , nah ini yang belum ketemu,”kata Didik dihubungi Mitratoday.com senin (14/10/2019).
Padahal , lanjut Didik anggaran yang telah disiapkan untuk pilkada 2020 yang telah ditetapkan oleh TAPD, khususnya untuk Bawaslu, sudah naik sebesar 100 persen.
“Untuk Bawaslu itu sudah naik 100 persen. Jadi, anggaran dari Pemkab Malang Rp 20 miliar itu sudah dihitung benar oleh tim. Kami yakin tidak akan mengurangi tahapan pilkada,” tandas mantan kepala Inspektorat Kabupaten Maang tersebut.
Disinggung keinginan Bawaslu dan KPU untuk bertemu membahas masalah tersebut , Didik mempersilahkan jika keinginan tersebut dibicarakan . “Kita open saja terhadap keinginan mereka untuk kembali duduk bersama. Silahkan kami siap ,”ujar Didik.
Terpisah , Wakil ketua TAPD Kabupaten Malang Ir.Tomie Herawanto.MP menjelaskan anggaran yang diberikan tersebut sudah dihitung dengan sangat cermat, artinya anggaran yang sudah diplot tersebut tidak mengurangi sedikitpun terhadap tahapan Pemilu.
Senada dengan Didik Budi, Tomie Herawanto -wakil ketua TAPD- juga menjamin jumlah anggaran yang diberikan tidak akan mengurangi tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu.Selain itu, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sistem skala prioritas.
“Kami juga mempertimbangkan kekuatan keuangan kami sendiri. Kami sudah diskusikan dan tidak pada posisi tawar-menawar. Ini sama-sama prioritas,” tutur Tomie.
Meski demikian lanjut , Tomie hari senin (14/10/2019) ini pihaknya akan melakukan pembahasan terakhir dengan Bawaslu dan KPU terhadap nilai anggaran yang disepakati.
“Doakan mas, hari ini kami adakan pertemuan terakhir , mudah-mudahan membawa hasil seperti yang diharapkan , karena ini batas akhir yang di tetapkan Pemerintah pusat,” tutup Tomie.
(GT)
