MCW Berikan Catatan Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Malang
Malang,mitratoday.com-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Malang telah usai diselenggarakan pada hari Minggu (30/6).
Dari hasil evaluasi sementara yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Kabupaten Malang Drs.H.Suwadji mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkades gelombang 3 tahun 2019 yang diselenggarakan di 269 desa seKabupaten Malang ini dinilai berjalan lancar dan aman dan kondusif.
“Evaluasi Pelaksanaan Pilkades bejalan aman dan Kondusif,”ujar Suwadji melalui pesan Whatsapp kepada Mitratoday.com senin (1/7).
Senada dengan Kepala DPMD , Badan Pekerja Bidang Advokasi Malang Corruption Watch (MCW) Ibnu Syamsu Hidayat juga menilai bahwa pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Malang relatif aman dan kondusif. Meski demikian ada beberapa catatan yang disampaikan MCW terkait pelaksanaan Pilkades serentak tersebut
Dari rilis resmi yang diterima Mitratoday.com ada beberapa catatan evaluasi yang disampaikan MCW terhadap pelaksanaan Pilkades gelombang 3 tahun 2019 Kabupaten Malang , diantaranya
1. Biaya pelaksanaan Pillades yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang di nilai kurang mencukupi.
“Kami menilai anggaran APBD Kabupaten Malang sangat kurang , karena dari hasil evaluasi yang dilakukan MCW anggaran APBD yang dibutuhkan untuk Pilkades gelombang 3 sangat kurang, pasalnya dari data yang kami miliki alokasi APBD tersebut tidak cukup untuk membiayai masing-masing desa penyelenggara Pilkades,”ujar Ibnu Syamau Hidayat dalam rilis resminya selasa pagi (2/7).
MCW menilai hal tersebut karena perencanaan biaya pemilihan kepala desa tidak direncanakan oleh Panitia pemilihan kepala desa kepada bupati melalui camat, akan tetapi direncanakan oleh panitia pemilihan kabupaten.
“Seharusnya didalam Perbup Nomor 5 tahun 2019 tentang Desa dijelaskan bahwa panitia pemilihan desa yang dibentuk oleh BPD merencanakan biaya anggaran pemilihan kepala desa kepada bupati melalui camat,”ungkap Ibnu.
2. Masih adanya Money politik . Ia menjelaskan Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang bersih, pelaksanaan demokrasi yang tidak ada monepolitik. “Namun kenyataannya, sesuai aduan yang kami terima masih ditemukan adanya money politik dari salah satu calon pemilihan kepala desa di salah satu kecamatan di Kabupaten Malang ,”ungkap Ibnu
3.Dinasti Politik di Kabupaten Malang.
MCW mensinyalir , masih adanya dinasti politik pada pelaksanaan Pilkades serentak minggu kemarin. Dari pantauan MCW , Dinasti politik ini terjadi dipemilihan Kepala Desa di Kabupaten Malang.
Pada pilkades tahun 2019, di 269 desa di kabupaten malang terdapat21 pasangan suami istri dan 10 kakak-adik. Hal ini memberikan gambaran bahwa demokrasi desa di Kabupaten Malang belum berjalan dengan baik. Sehingga fenomena ini memberikan indikasi menguatnya oligarki di Kabupaten Malang.
4. Tingkat pasrtispasi masyarakat dinilai masih rendah.
Ia mengungkapkan bahwa dikabupaten malang yang sangat luas, praktis berdampak terhadap jumlah penduduk yang banyak. Sehingga Banyak masyarakat desa yang punya hak pilih , namun memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya didalam pilkades tahap ketiga tahun 2019 (Pantauan MCW). “Padahal seharusnya Pilkades ini merupakan salah satu cara masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya. Kami menilai Salah satu sebabnya selain soal geografis rumah yang jauh dari TPS, juga soal waktu kampanye yang hanya 5 hari,”tandas Ibnu.
Dari hasil evaluasi tersebut, lanjut Ibnu pihaknya,
a. Mendorong pemerintah kabupaten Malang mengevaluasi total soal penyelenggaraan pemilihan kepala desa di kabupaten malang.
b. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan money politik di pikades kabupaten malang tahun 2019 tahap ketiga.
C. Masih adanya judi Pilkades.
“Seperti yang kami dengar dari Polres Malang , kemarin berhasil menangkap pelaku judi Pilkades di salah satu desa di Kabupaten Malang. Kami menilai bahwa Pilkades serentak ini, di sinyalr masih ada praktik judi pilkades,”tutur Ibnu.
(GT)
