Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Agenda Pandangan Umum Fraksi Atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bengkulu,mitratoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu gelar Rapat Paripurna Dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
Banyak hal-hal yang sangat krusial di bahas yang dipersoalkan oleh masyarakat, mulai dari jalan viral yang rusak, hingga tak maksimalnya penyerapan APBD 2022 sehingga menyisakan Silpa 2022 sebesar Rp 201,34 miliar.
“Jalan rusak yang ada di Provinsi Bengkulu, baik di Kepahiang maupun Kaur. Fraksi Amanat dan Keadilan juga menyoroti realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah yang kembali tidak mencapai target,” kata Juru Bicara Fraksi Amanat Keadilan, Sefty Yuslina, Senin (3/7/2023).
Ia menjelaskan realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah yang kembali tidak mencapai target, dari target. Dengan persentase realisasi hanya sebesar 68,53 persen atau turun 9,67 persen dari tahun sebelumnya sebesar 78,2 persen.
Untuk itu, pihaknya meminta Pemprov Bengkulu mengevaluasi dan dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah, terutama dari sumber-sumber yang potensial. Namun hal ini, tidak boleh memberatkan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih perlu ditumbuhkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, dari sisi belanja modal yang masih banyak belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Juga untuk serapan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi hanya 90,97 persen.
“Seharusnya belanja modal ini dapat diserap secara maksimal karena banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya kondisi jalan provinsi,” tukasnya.
Kemudian, berkenaan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022 yang mencapai Rp 201,34 milyar. Hal ini disayangkan karena saat ini banyak keluhan masyarakat terkait infrastruktur yang sampai saat ini belum bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran.
“Namun disisi lain kita masih menyimpan silpa yang sangat besar. Fraksi Amanat dan Keadilan meminta pemda untuk terus memperbaiki kinerjanya dalam penyerapan anggaran,” tutupnya.(Adv).
