Sah! Pemkab Malang Raih Nilai BB LHE AKIP 2019
Penulis : Sigit
Malang,Mitratoday.com-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2019 dengan Nilai BB kepada Pemerintah Kabupaten Malang.
LHE AKIP tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA, kepada Bupati Malang HM.Sanusi di Inaya Putri Bali, Kabupaten Badung, Bali, pada Senin (27/1/2020).
Sama seperti tahun sebelumnya, predikat BB yang diraih Pemkab Malang ini menunjukan bahwa kinerja yang dimiliki Pemkab Malang dalam memberikan pelayanan dinilai sesuai dengan target yang diberikan.
Meski demikian, penghargaan yang diraih ini belum cukup membuat Bupati Malang HM.Sanusi merasa puas.
Ya kita patut bersyukur karena Pemkab Malang meraih nilai BB, tapi ini juga harus dijadikan motivasi untuk lebih baik lagi sehingga tahun depan kita bisa meraih predikat A,”kata Sanusi dalam siaran persnya senin (27/1/2020).
Meski begitu ia menilai prestasi tersebut merupakan pencapaian luar biasa yang kembali diraih Pemkab Malang meski tingkatan penilaian sama dengan tahun sebelumnya, yakni BB. LHE AKIP ini diterima Abah Sanusi, sapaan akrab Bupati bersama-sama Bupati/Walikota dari Wilayah II diantaranya Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung.
Sebanyak 161 Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Provinsi diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan pada tahun selanjutnya.
Penilaian SAKIP ini diterapkan sebagai salah satu langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.
Setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.
Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian ini juga untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.
Penilaian SAKIP ini serta juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggung-jawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Dari 5 Indikator yang dinilai pada Evaluasi tahun 2018 lalu yang diserahkan pada bulan Februari tahun 2019 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah tahun ini, untuk Kabupaten Malang kembali meraihnya lagi dengan predikat BB dari Kemenpar PANRB di Bali,” tutur Sanusi.
