Blitar,mitratoday.com – Fraksi PDI P DPRD Kabupaten Blitar akhirnya mengusulkan Hak Interplasi terhadap kebijakan Bupati Blitar yang masih mempertahankan TP2ID.
Sikap Bupati Blitar Rini Syarifah yang ngotot mempertahankan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID), membuat fraksi-fraksi di DPRD geram, salah satunya adalah Fraksi PDI Perjuangan.
Sikap Bupati yang dinilai keras kepala karena mempertahankan TP2ID ini, membuat Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan hak interpelasi terhadap kebijakan Bupati.
Hal ini diungkapkan salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hendik Budi Yuantoro, yang menyebut, saat ini draf interpelasi telah selesai dan esok harinya akan ditandatangani, kemudian langsung diajukan pada ketua DPRD.
“TP2ID ini sudah jadi sorotan dimana-mana, kenapa masih dipertahankan, ini kan ada apa, pasti ada sesuatu. Bayangkan, sudah ada pandangan dari empat fraksi, demo, dan disorot media, tetap dipertahankan,” kata Hendik, Senin 23 Oktober 2023.
Alasan dibalik bupati yang ngotot untuk mempertahankan TP2ID lah, yang menjadi fokus dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menilai, alasan bupati yang menyebut masih membutuhkan saran dari TP2ID, tak masuk akal.
“Gak masuk akal lah, selama ini bupati apakah kekurangan saran? Pandangan umum fraksi, itu apakah bukan saran? Itu didemo berkali-kali, apakah bukan saran? Kenapa semua saran itu gak ada yang dilakukan, apakah itu saran dari TP2ID?” sindir mantan wartawan senior Blitar Raya itu.
Selain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN dan Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) juga tengah mengajukan usulan hak angket pada rezim Rini Syarifah ini.
Informasi terkini, draf hak anget juga telah selesai dibuat. Rencananya pada hari ini akan ditandatangani dan diajukan. Namun, rencana itu diundur esok hari, pada Selasa 23 Oktober 2023.
“Diundur besok, karena mendadak ada rapat di DPW,” ucap Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PAN, M. Anshori.
Perlu di ketahui empat fraksi di DPRD mendesak pembubaran TP2ID, namun Bupati Blitar Rini Syarifah tetap mempertahankan TP2ID tersebut .
Bupati ketika dimintai wawancara usai Rapat Paripurna pada Pandangan Umum Rabu (19/10/2023) mengatakan bahwa pihaknya masih membutuhkan TP2ID.
“Kami masih membutuhkan TP2ID, karena kami masih butuh saran dan masukkan.” Ucap Bupati.
Pewarta : Novi
