Penulis : Arwan
Editor : Redaksi
Lhokseumawe,Mitratoday.com-Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mendapatkan penghargaan dari pusat yakni Wilayah Bebas Korupsi (WBK), hal itu sesuai pernyataan kasi intelijen kejari lhokseumawe pada pembukaan kelas anti korupsi HMI Cab Lhokseumawe-Aceh utara, pada minggu (08/12/2019) di Sekretariat HMI Cab Lhokseumawe-Aceh utara
Namun hal itu langsung di soroti oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Malikussaleh, menurut mereka bahwa penghargaan itu jangan sampai sekedar basa-basi belaka
“Jangan sampai ini basa-basi dari pusat belaka, dan juga sinergitas Kejari lhokseumawe dalam upaya pencegahan korupsi kami harap kan disini” ungkap Muhammad Adam Ramadhan, Ketua HMI Komisariat Hukum, (09/12)
Kata Adam lagi, bahwa sekarang ini telah ada dana desa yang perlu di cek dan diperiksa apakah perealisasian nya sesuai atau tidak
“Kota Lhokseumawe memiliki 4 kecamatan dan 68 gampong jadi bayangkan dalam setiap gampong, ada Dana desa berkisar 1 M, nah ini ranah jaksa untuk mengawasi hal ini sesuai UU Kejaksaan Dan UU Desa” Tambah Adam
Sementara itu, Aktivis fakultas hukum juga angkat bicara, menurutnya jangan sampai WBK yang diterima tak sesuai kondisi lapangan
“Karena beberapa bulan yang lalu kan ada proyek Dhuafa yang gagal tender, nah tak itu aja masih ada lagi, jadi kita harapkan Kejari lhokseumawe tetap komit dalam upaya pencegahan korupsi, khusus di Lhokseumawe ini ” Pugkas Arwan Syahputra, Yang juga kader HMI Lhokseumawe-Aceh Utara
Arwan juga menekankan, kedepan kejaksaan lhokseumawe juga harus merangkul masyrakat soal korupsi ini
“Artinya sosialisasi kan pada masyarakat begitu urgensi nya pencegahan korupsi, jadi itu juga salah satu tanggungjawab moral kejaksaan negeri lhokseumawe, baik rangkul pihak mahasiswa atau masyarakat biasa” Tandas Arwan
